Banyaj pihak mendesak pemerintah menunda penjualan perdana saham PT KS karena berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Harga Rp850 per lembar merupakan lahan empuk bagi pengusaha-politikus menangguk dana politik dalam tempo singkat.
"Ada oknum partai politik bermain mengumpulkan dana menjelang Pemilu 2014. Indikasi itu terlihat mulai dari penentuan harga yang murah dan kemungkinan terkonsentrasi pemilikan saham di satu kekuatan," kata Naldy Nazar H, Ketua BUMN Watch, di Jakarta kemarin.
Kementrian BUMN bersikukuh mematok penawaran saham perdana (IPO) KS sebesar Rp850 per lembar. Dengan melepas 3,155 miliar saham baru (20%) sehingga meraup total dana Rp2,681 triliun.
Dalam IPO itu, PT KS menunjuk tiga penjamin emisi yakni, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Securities.
BUMN Watch menduga ada dua kekuatan besar pemburu rente dari IPO KS itu. Pertama pihak yang 'menggoreng' saham KS agar harga melonjak. Kedua, pihak yang akan melepas ribuan lot saham di pasar sekunder begitu harga saham KS didongkrak si 'penggoreng'.
Kedua kekuatan itu, kata Naldy, berasal dari parpol tertentu yang juga pemain lama di pasar saham untuk memperoleh dana segar dalam jumlah besar. Seharusnya IPO KS bisa mencapai Rp1.500 - Rp2.000 per lembar. Karena itu, Naldy meminta agar penjualan saham PT KS ditunda. Alasannya, saham sejumlah emiten yang kinerjanya tidak sebagus KS tetap diserbu investor, meskipun harganya lebih tinggi daripada IPO KS.
DPR juga gerah dengan IPO KS itu. Komisi XI DPR akan memanggil manajemen PT KS. Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi (F-PD), PT KS sebagai BUMN andalan menawarkan harga saham perdana yang terlalu murah. Hal itu berbeda dengan Bank Mandiri dan Bank BNI yang melepas saham di kisaran Rp2.000 - Rp3.000 per lembar.
Besarnya peminat pembelian saham PT KS tampak pada hari pertama masa penawaran yang dimulai kemarin. Di lokasi penawaran umum saham perdana PT KS di gedung Bank Mandiri, Tanah Abang Timur, Jakpus, sejak pukul 08.30 WIB tampak antrean investor ritel.
Tim investigasi
Untuk mengakhiri kontroversi IPO KS, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta agar data mengenai proses IPO KS dibuka kepada publik.
"Kalau ada yang dicurigai, dibuka saja (dokumen IPO). Bahkan kalau perlu, dilakukan investigasi oleh tim agar semua menjadi terang dan bersih dari permainan kotor'" kata Hatta.
Hatta yang juga Ketua Umum DPP PAN mengatakan ia hanya ketua tim privatisasi. Adapun harga saham sepenuhnya kewenangan Kementrian BUMN.
Berminat untuk memiliki kliping digitalnya? email : rio_pede@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar