Pemerintah Seolah-olah Kehilangan Arah. Ledakan penjualan sepeda motor yang pada tahun ini diperkirakan 7,2 juta – 7,3 juta unit merupakan efek dari stagnannya pembangunan transportasi massal. Angka penjualan sepeda motor itu jangan sekedar direfleksikan sebagai tumbuhnya ekonomi di Indonesia.
Demikian dikatakan pengamat transportasi Rudy Thehamihardja, Kamis (4/11) di Jakarta. “Saat ini, nyaris mustahil untuk mencegah makin melonjaknya jumlah sepeda motor. Dan, mau tidak mau, kita harus terima jalan raya kita makin terkooptasi oleh sepeda motor,” katanya.
Namun, kondisi ini, lanjutnya, disababkan oleh pemerintah yang seolah kehilangan arah untuk mencegah membludaknya sepeda motor.
“Coba lihat, andai pemerintah punya visi, pastinya akan dijabarkan dengan angka. Berapa penambahan kapasitas angkut transportasi massal dalam lima tahun, misalnya, dan berapa angka pemurunan sepeda motor yang melaju di jalan raya dalam lima tahun,” ujarnya.
Rudy mengatakan, sudah sejak lama diingatkan kepada pemerintah untuk membenahi transportasi massal. Hal termudah seperti pembenahan dan rekayasa trayek saja, kata Rudy, tak kunjung dikerjakan. Padahal, lanjutnya, sudah dua tahun terakhir ini terus didengungkan usulan itu.
“Sepertinya, pemerintah tersandera oleh urusan trayek ini. Ada apa dengan itu? Padahal, rekayasa trayek sangat membantu, terutama menurunkan beban rakyat untuk mengalokasikan uangnya untuk transportasi,” kata Rudy.
Dia menegaskan, pelarangan apa pun terkait pembatasan jumlah sepeda motor tidak akan efektif. Sebab, urusannya lebih pada kondisi ekonomi masyarakat, begitu pula dengan waktu tempuh sepeda motor yang lebih singkat.
Ahli transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengingatkan, meski sepeda motor harganya murah dan waktu tempuhnya lebih cepat, pengendaranya selalu diancam maut.
“Bila ingin ada pengaturan yang lebih baik, keselamatan itu yang harus dijamin. Produsen sudah memberikan helm tiap kali pembelian motor. Pemerintah telah menetapkan SNI (Standar Nasional Indonesia), tapi itu tidak cukup,” ujarnya.
Tidak hanya di Jakarta
Djoko menegaskan, angka penjualan sepeda motor tidak mungkin dibatasi. “Hak asasi manusia untuk membeli kendaraan, apalagi bila memang ada dana untuk itu. Tapi, yang paling penting adalah bagaimana membatasi jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya,” kata Djoko.
Ia mengatakan, jumlah sepeda motor tidak hanya melonjak di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lain.
“Bila pagi hari, dari timur dan selatan Semarang melaju ratusan motor menuju pusat Kota Semarang. Begitu pula bila pagi dari selatan dan timur Yogyakarta, masuk ke pusat Yogyakarta,” lanjutnya.
Menurut Djoko, hal efektif untuk mencegah kecelakaan dan mencegah masyarakat menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jauh adalah membatasi daya mesin dan kecepatan secara elektronis.
“Bila diamati, mesin sepeda motor selalu meningkat. Dari 100cc jadi 125cc, bahkan kini banyak yang 250cc. Bila dibatasi jadi 70cc dan kecepatan ditahan secara elektronis, kecepatan pasti berkurang dan kecelakaan lebih minim,” kata Djoko.
Asosiasi Industri Kendaraan Sepeda Motor Indonesia memperkirakan penjualan sepeda motor akan tumbuh 12,5-15 persen per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2014 penjualan sepeda motor di Indonesia bisa mencapai 10 juta unit.
Akibat membludaknya jumlah sepeda motor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, ide itu mendapat banyak tentangan dari sebagian masyarakat pengguna sepeda motor.
Disadur dari Kompas, 5 November 2010
Berminat untuk memiliki kliping digitalnya? email : rio_pede@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar